Sejumlah PR Kementerian Kominfo Jelang Akhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo

#1:Sejumlah PR Kementerian Kominfo Jelang Akhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Jakarta - Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo akan berakhir kurang dari setahun. Menjelang berakhirnya pemerintahan, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) pun menyebut masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih akan dikebut.

Salah satunya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, menurut Wamenkominfo (Wakil Menteri Kementerian Kominfo) Nezar Patria adalah menyelesaikan pembangunan BTS 4G di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selain itu, ia juga menuturkan, ada beberapa regulasi yang dikejar, termasuk memasitkan konektivitas terjaga dengan baik.

Kemudian, mendukung pembangunan infrastruktur dan interoperabilitas dalam upaya menciptakan sistem pemerintah berbasis elektronik," tuturnya saat bertemu dengan awak media.

Dalam hal ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk membentuk SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik). Diwartakan sebelumnya, Kominfo memang mengungkap kalau pemerintah akan memiliki platform layanan publik bernama Ina Digital.

Ina Digital sendiri merupakan nama platform terintegrasi dalam SPBE yang sudah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Platform ini merupakan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik bagi masyarakat.

"Nah, itu salah satu target yang kita capai, terutama kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain agar SPBE ini bisa terkejar sebelum Oktober," tuturnya menjelaskan.

Lebih lanjut Nezar menuturkan, pihaknya berencana setidaknya bisa meluncurkan platofrm tersebut lebih dulu. Sebab, Kominfo sendiri sudah bekerja sama dengan Kemenpan-RB.

"Paling tidak bisa di-launch lebih dulu, karena itu kita sudah membentuk satgas bekerja sama dengan Kemenpan-RB untuk mendorong, speed-up, mengakselerasi beberapa prioritas penting untuk dilakukan, menuju launching sebelum Oktober ini," ujarnya.

Lalu terkait UU PDP (Pelindungan Data Pribadi), Kementerian Kominfo juga sedang mengatur soal Peraturan Pemerintahnya. Selain itu, ada pula draft mengenai soal kecerdasan artifisial dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden.

"Lalu hal yang lain, kita juga meningkatkan diseminasi soal anti-hoax, disinformasi dan misinformasi. Itu yang menjadi program prioritas sampai dengan Oktober ini." tuturnya menutup perbincangan.