#1:6 Respons Ekonom hingga Ketua DPR RI Terkait Temuan PPATK Penerima Bansos Terlibat Judi Online

#1:6 Respons Ekonom hingga Ketua DPR RI Terkait Temuan PPATK Penerima Bansos Terlibat Judi Online

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam judi online sepanjang tahun 2024.

Bahkan, total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial (bansos) selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

Sejumlah pihak pun turut merepons. Salah satunya Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Dia menegaskan perlunya klarifikasi sebelum menyimpulkan keterlibatan pemilik rekening bansos dalam praktik judi online (judol).

Tentu harus dicek terlebih dahulu apakah memang digunakan untuk bermain judi online, atau digunakan oleh orang lain. Tentu tidak adil ketika digunakan orang lain untuk berjudi online, tapi pemilik rekeningnya yang menanggung beban," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa 8 Juli 2025.

Kemudian, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai, pemerintah harus gerak cepat dalam mengatasi masalah tersebut.

Maman meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan investigasi terhadap data tersebut.

"Jika benar mereka terlibat dalam praktik judi online, maka bansos yang mereka terima harus segera dihentikan. Negara tidak boleh membiayai gaya hidup yang merusak," ujar Maman dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi terkait data banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terlibat judi online.

Berikut sederet respons sejumlah pihak terkait dugaan penerima bansos terlibat judi online dihimpun